Kuala Tungkal – Gelombang baru pengawasan KPK kini menyapu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sejumlah kepala dinas hingga Bupati dikumpulkan dalam agenda resmi yang disebut sebagai Monitoring Center for Strategic Projects (MCSP). Namun di lapangan, suasana yang muncul jauh dari sekadar rapat koordinasi. Beberapa pejabat tampak gelisah, membawa map tebal berisi dokumen proyek yang kini tengah disorot serius oleh lembaga antirasuah.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, KPK mulai menelusuri proyek-proyek dengan nilai kontrak miliaran rupiah yang dikerjakan dalam dua tahun terakhir. Fokus utamanya: proyek peningkatan jalan dan pembangunan Sport Center yang sejak awal menuai sorotan publik karena dugaan ketidaksesuaian antara anggaran dan kualitas pekerjaan.
Sumber di lingkungan pemerintahan daerah mengungkapkan, beberapa dokumen kontrak dan laporan realisasi fisik diminta langsung oleh tim KPK. Permintaan itu meliputi rincian pemenang tender, progres fisik, hingga berita acara pembayaran. “Bukan sekadar monitoring, mereka (KPK) ingin memastikan tidak ada permainan dalam proses lelang dan pelaksanaan proyek,” ujar sumber internal yang enggan disebut namanya.
Proyek jalan menjadi perhatian utama. Beberapa ruas yang baru dibangun sudah kembali rusak dalam hitungan bulan. Warga mempertanyakan kualitas material dan proses pengerjaannya. Sejumlah laporan menyebut adanya pola pengulangan pemenang tender yang menimbulkan dugaan pengondisian rekanan. “Kite bise tengok dewek bang, jalan belum setahun lah belubang lagi. Wajar be KPK ke sini, dak jelas duit proyek tu di pake untuk ape, ntah lah bang dak jelas duit proyek dan proyek nye tu?” kata seorang warga Kuala Tungkal.
Tak kalah menarik, proyek Sport Center yang semula digembar-gemborkan sebagai kebanggaan daerah kini justru menjadi beban reputasi pemerintah. Dari luar terlihat megah, namun di dalam, kerusakan mulai tampak. Beberapa bagian bangunan retak, cat terkelupas, dan sistem drainase tak berfungsi baik. Anggaran yang besar menimbulkan tanya besar, di mana pengawasan saat proyek ini dikerjakan?
Langkah KPK di Tanjabbar dianggap sebagai sinyal tegas bahwa lembaga itu mulai memperluas pengawasan di daerah yang rawan permainan anggaran. Provinsi Jambi sendiri sebelumnya sudah masuk radar KPK melalui pengusutan proyek multiyears bernilai ratusan miliar di tingkat provinsi. Kini, pola yang sama dicurigai berulang di kabupaten dimana proyek besar dijadikan ladang kepentingan oleh segelintir pihak.
Meski belum ada pernyataan resmi dari KPK mengenai status pemeriksaan ini, langkah-langkah awal seperti pengumpulan dokumen dan klarifikasi pejabat menunjukkan arah yang jelas. Biasanya, fase ini menjadi pintu masuk penyidikan jika ditemukan ketidakwajaran dalam dokumen keuangan atau proses pengadaan.
Situasi di Kuala Tungkal kini berubah tegang. Di kalangan pejabat, muncul kekhawatiran bahwa pemeriksaan KPK kali ini tidak akan berhenti di permukaan. Beberapa dinas disebut mulai menyiapkan pembenahan dokumen lama yang dianggap berisiko. “Mereka panik karena tahu proyek itu tidak bersih seratus persen,” ungkap sumber lain yang mengetahui dinamika internal.
Masyarakat berharap langkah KPK benar-benar tuntas, bukan sekadar kunjungan administratif. Publik menuntut transparansi penuh terhadap proyek-proyek bernilai besar yang dibangun dengan uang rakyat. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, maka proses harus berlanjut tanpa pandang jabatan.
