KABARJAMBI.ID — Dulu, ketika masih berkuasa sebagai Wali Kota Jambi dua periode, Syarif Fasha berdiri di garis depan melarang keras truk-truk besar mengisi solar di SPBU dalam kota. Alasannya sederhana tapi kuat: mengurai kemacetan, menertibkan distribusi, dan menjaga ketertiban lalu lintas kota.
Namun kini, setelah kursinya berpindah ke Senayan sebagai anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, nada itu berubah. Fasha justru menentang kebijakan serupa yang dijalankan oleh Wali Kota Jambi saat ini, Maulana
Fasha menilai kebijakan melarang truk isi solar di SPBU dalam kota tidak efektif dan meminta agar pemerintah lebih fokus mengawasi kuota BBM bersubsidi.
Pernyataan itu sontak mengundang tanya publik: mengapa kebijakan yang dulu ia banggakan kini justru ia tentang?
Saat masih menjabat, Fasha meneken instruksi resmi Wali Kota yang melarang kendaraan roda enam ke atas, termasuk truk pengangkut batu bara dan CPO, mengisi solar di SPBU dalam kota. Ia bahkan membatasi lokasi pengisian hanya di beberapa SPBU di pinggiran Jambi serta menetapkan batas maksimal 30 – 40 liter per kendaraan. Kebijakan itu saat itu dianggap tegas dan efektif, bahkan diapresiasi masyarakat karena mampu mengurai antrean panjang truk yang kerap membuat macet jalur utama kota.
Kini, ketika kebijakan yang sama kembali diterapkan oleh penerusnya, suara Fasha justru berubah menjadi kritik keras. Dulu larang, sekarang marah.Dan di balik perubahan nada itulah publik mulai mencium aroma kepentingan.
Lebih menarik lagi, di tengah polemik tersebut, sejumlah sumber menyebut bahwa Fasha memiliki usaha pom bensin di kawasan Broni, Kota Jambi. Jika informasi ini benar, maka kebijakan larangan truk isi solar di dalam kota jelas berpotensi memengaruhi langsung bisnis BBM miliknya.
Artinya, di balik baju pengawasan parlemen, bisa jadi ada aroma kepentingan ekonomi yang menyelinap.
Dari Hasil Penelusuran Jurnalis Kabarjambi.id bahwa data kepemilikan SPBU yang beroperasi di kawasan Broni dan Beberapa warga setempat menyebut nama Fasha sebagai sosok di balik pengelolaan pom tersebut, hingga kini belum ada dokumen publik yang secara resmi membenarkan atau membantahnya.
Namun sejumlah warga dan pengamat menilai, perubahan sikap yang terlalu drastis ini tidak bisa dianggap kebetulan semata.
“Waktu beliau jadi Wali Kota, truk-truk dilarang keras isi solar di dalam kota. Sekarang malah protes kebijakan yang sama. Apa bedanya dulu dengan sekarang?” ujar seorang warga Telanaipura saat ditemui kabarjambi.id, Jumat (10/10/2025).
Fasha memang masih aktif dalam isu BBM. Ia kerap melakukan inspeksi ke depo Pertamina Jambi, menemukan dugaan selisih volume, dan menyerahkan hasilnya ke aparat. Tapi di mata publik, langkah itu tak cukup menjawab pertanyaan yang lebih mendasar:apakah pengawasan ini murni untuk rakyat, atau ada urusan bisnis di baliknya?
Kebijakan boleh berubah, tapi integritas seharusnya tetap. Dan bagi warga Kota Jambi, sulit menepis kesan bahwa ketika kursi berganti, sikap pun ikut bergeser.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.