Oleh ; Lahul Harisandi, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Sarolangun Jambi (GEMSAR).
Sarolangun, Kabarjambi.id – Gelombang kekecewaan semakin memuncak. Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Sarolangun terjebak dalam penantian panjang tanpa kejelasan atas hak gaji mereka. Alih-alih dihargai sebagai aparatur negara, mereka justru diperlakukan seolah-olah tenaga kerja kelas dua yang bisa diabaikan begitu saja.
Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Sarolangun Jambi (GEMSAR), Lahul Harisandi, angkat suara lantang mendesak Kepala BKPSDM Sarolangun untuk segera memenuhi hak dasar para PPPK. Ia menyebut penundaan gaji ini bukan lagi persoalan teknis, melainkan bentuk nyata kelalaian birokrasi yang menyakiti ribuan keluarga.
“Apa pemerintah tidak punya hati nurani? Mereka (PPPK) sudah bekerja, mengabdi di sekolah, puskesmas, dan kantor, tapi hak gajinya ditahan. Ini bukan sekadar salah kelola, tapi pengkhianatan terhadap pengabdian,” tegas Lahul.
Guru tetap mengajar, tenaga kesehatan tetap melayani, pegawai teknis tetap bekerja. Namun, apa balasannya? Hak finansial yang mestinya dijamin justru digantung tanpa kejelasan. Situasi ini menelanjangi wajah asli birokrasi Sarolangun penuh janji, minim tanggung jawab.
Bagi PPPK, gaji bukan sekadar angka, melainkan penopang hidup keluarga, cicilan rumah, biaya sekolah anak, hingga kebutuhan sehari-hari. Penundaan yang berlarut-larut telah memaksa banyak dari mereka berutang demi bertahan hidup. Pemerintah daerah tampak santai, sementara rakyat kecil yang berstatus pegawai resmi dibiarkan terlilit masalah.
Masalah ini bukan soal tumpukan dokumen di meja BKPSDM atau lembar anggaran di APBD. Ini adalah krisis kemanusiaan skala lokal yang menggerus semangat kerja para PPPK. Mereka diminta profesional, tapi pemerintah gagal menunjukkan profesionalisme.
“Kalau pemerintah saja tidak bisa memberi kepastian soal gaji, bagaimana masyarakat bisa percaya dengan janji-janji pembangunan?” sindir Lahul Harisandi.
Pemerintah Kabupaten Sarolangun wajib menjelaskan secara terbuka. apakah hambatan ada di anggaran, birokrasi pusat, atau kelalaian internal BKPSDM? Tanpa transparansi, publik hanya akan melihat ini sebagai bentuk pembiaran.
Lebih dari itu, PPPK menuntut jadwal pembayaran yang jelas, pasti, dan segera. Bukan janji-janji manis yang diulang tanpa realisasi.
Kredibilitas Pemerintah Dipertaruhkan Setiap hari penundaan gaji adalah bukti lemahnya manajemen pemerintahan. Kredibilitas pemerintah daerah kini berada di ujung tanduk. Jika masalah mendasar seperti gaji pegawai saja tidak bisa diselesaikan, bagaimana mungkin rakyat percaya pada program-program besar lainnya?
Pemerintah Sarolangun harus segera bertindak. Bayarkan gaji PPPK sekarang juga karena menunda hak pegawai sama artinya menodai martabat negara.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.